SNLIK 2026: OJK dan BPS Fokus Tingkatkan Akurasi Data Keuangan
Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
DENPASAR (Dewannews.com) — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali kembali menggelar pelatihan bagi para petugas yang akan bertugas dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah terjalin sejak 2023, dengan tujuan menghasilkan data yang akurat untuk mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
Pelatihan berlangsung selama tiga hari, 25–27 November 2025, di Denpasar. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali, Irhamsah, serta Pranata Komputer Ahli Madya BPS Provinsi Bali, Kadek Agus Wirawan. Pelatihan diikuti oleh 9 petugas pendata lapangan dan 3 pengawas lapangan dari Kabupaten Tabanan, Buleleng, dan Bangli.
Peserta mendapatkan pembekalan mengenai konsep literasi dan inklusi keuangan, serta metodologi pelaksanaan SNLIK 2026. Selain itu, mereka juga diberi pemahaman dasar terkait OJK dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menjadi bagian penting dari materi survei.
Dalam sambutannya, Irhamsah menegaskan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan kini menjadi indikator pembangunan dalam RPJMN 2025–2029.
“Literasi dan inklusi keuangan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Data SNLIK menjadi instrumen penting untuk menilai capaian sekaligus merumuskan kebijakan strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masa depan,”ujarnya.
Sementara itu, Kadek Agus Wirawan menyampaikan apresiasi atas komitmen OJK dan menegaskan kesiapan BPS Bali untuk kembali berkolaborasi.
“Kami berharap seluruh petugas dapat memastikan pelaksanaan survei berjalan sesuai prosedur sehingga menghasilkan data yang tepat dan akurat,” katanya.
SNLIK 2026 akan dilaksanakan secara nasional dengan melibatkan 10.800 responden berusia 15–79 tahun di 34 provinsi dan 120 kota/kabupaten.
Di Provinsi Bali, survei akan dilakukan di tiga wilayah—Tabanan, Buleleng, dan Bangli—dengan total responden 270 orang. Petugas lapangan berasal dari mitra BPS yang telah berpengalaman dalam berbagai kegiatan survei, guna menjamin kualitas data.
Survei dijadwalkan berlangsung pada 21 Januari hingga 10 Februari 2026 menggunakan metode wawancara tatap muka berbasis Computer Assisted Personal Interviews (CAPI)melalui aplikasi FASIH Mobile.
Adapun data yang dikumpulkan meliputi informasi mengenai: Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, Fintech P2P Lending, Penyelenggaraan sistem pembayaran (di luar pengawasan OJK) dan Indikator keterampilan, sikap, dan perilaku keuangan masyarakat.
Melalui pelatihan ini, OJK dan BPS berharap para petugas tidak hanya mampu menjalankan survei secara profesional, tetapi juga dapat berperan sebagai agen edukasi dalam upaya jangka panjang meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. (r)
