Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia Naik Signifikan, Tapi Tantangan Masih Besar
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi (kiri), bersama Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono (kanan), saat menyampaikan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (2/5/2025).
JAKARTA (Dewannews.com) – Sektor keuangan Indonesia kembali mencatat capaian positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Indeks literasi keuangan tahun ini mencapai 66,46 persen, naik dari 65,43 persen pada 2024. Sementara itu, indeks inklusi keuangan melonjak menjadi 80,51 persen dari sebelumnya 75,02 persen. Jika menggunakan Metode Cakupan DNKI yang lebih luas, angka tersebut bahkan lebih tinggi—literasi 66,64 persen dan inklusi tembus 92,74 persen.
“Hasil ini menunjukkan kemajuan besar, namun masih banyak tantangan terutama di segmen usia muda, perempuan, wilayah perdesaan, dan kelompok pendidikan rendah,” ujar Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif OJK, dalam konferensi pers bersama Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono.
SNLIK 2025 melibatkan 10.800 responden berusia 15–79 tahun di 34 provinsi. Survei dilakukan dari 22 Januari hingga 11 Februari 2025 menggunakan metode stratified multistage cluster sampling untuk memastikan representasi nasional.
Survei juga mengungkap ketimpangan akses: kelompok profesional, pensiunan, dan pengusaha memiliki tingkat literasi dan inklusi tertinggi, sedangkan petani, nelayan, serta kelompok yang belum bekerja cenderung tertinggal. Sektor perbankan tetap menjadi tulang punggung utama dalam edukasi dan akses keuangan.
Menariknya, data juga mencatat bahwa literasi keuangan syariah baru mencapai 43,42 persen, dengan tingkat inklusi hanya 13,41 persen—menunjukkan potensi besar yang belum tergarap maksimal.
Sebagai respons, OJK berkomitmen memperluas jangkauan edukasi dan akses keuangan, sejalan dengan roadmap nasional seperti RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045. Langkah ini diharapkan mampu membangun masyarakat yang lebih melek finansial dan siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan. ( r)
