Bangkitkan Industri Tekstil, OJK & Pemerintah Siapkan ‘Senjata Rahasia’

JAKARTA (Dewannews.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor riil melalui pembiayaan berkelanjutan, khususnya bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menjadi salah satu sektor strategis perekonomian nasional.

Sebagai bentuk dukungan konkret, OJK menggelar konsinyering di Jakarta, Jumat (16/5), bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Kebijakan Fiskal, perbankan, dan pelaku industri TPT. Forum ini bertujuan membahas tantangan utama industri TPT serta potensi sinergi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem pembiayaan berkelanjutan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam Sarasehan Ekonomi Nasional dan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menempatkan sektor TPT sebagai prioritas transformasi ekonomi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyoroti perlunya kolaborasi menyeluruh guna membentuk industri tekstil nasional yang kompetitif di tingkat global. Ia menyebutkan tantangan struktural seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan pada pasar ekspor tertentu harus segera diatasi.

Menurut Dian, strategi “Indonesia Incorporated” yang melibatkan pemerintah, pelaku industri, perbankan, dan BUMN, menjadi kunci dalam membangun industri tekstil yang tangguh. Diversifikasi pasar ekspor juga dinilai krusial agar industri tidak terlalu bergantung pada negara-negara tertentu seperti AS, Turki, China, Malaysia, dan Jepang—terutama dalam menghadapi tren deglobalisasi yang mulai mengikis prinsip keadilan perdagangan global.

Dian menegaskan peran penting sektor jasa keuangan sebagai enabler dalam memperkuat pembiayaan dan struktur bisnis industri TPT. Ia menekankan pentingnya sinergi antara perbankan dan pelaku industri agar pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan sektor riil yang berkelanjutan.

Data OJK menunjukkan, hingga Maret 2025, kredit kepada sektor TPT dan alas kaki mencapai Rp160,41 triliun atau sekitar 2,03 persen dari total kredit perbankan nasional. Pada saat yang sama, industri ini mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 4,64 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 4,26 persen. Dari sisi ketenagakerjaan, sektor TPT menyerap 4 juta tenaga kerja pada 2024, setara 32,79 persen dari total tenaga kerja di industri padat karya.

Daya tarik industri TPT juga terlihat dari terus meningkatnya investasi asing langsung (PMA) di sektor ini dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap potensi industri tekstil Indonesia.

Pemerintah, melalui berbagai kementerian, telah menggulirkan sejumlah insentif untuk memperkuat sektor TPT. Mulai dari restrukturisasi mesin dan peralatan produksi, penguatan rantai pasok, penyediaan bahan baku, hingga insentif fiskal seperti bea masuk, insentif pajak untuk industri padat karya, dan subsidi listrik.

Pelaku industri berharap adanya kebijakan terintegrasi yang mampu memberikan kepastian regulasi, termasuk penerapan bea masuk impor yang berpihak pada produsen lokal, penyederhanaan proses AMDAL, dan pengawasan terhadap impor pakaian jadi.

Selain itu, industri juga mendorong adanya skema pembiayaan murah, pelatihan tenaga kerja, efisiensi rantai pasok, pemanfaatan energi bersih, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta pengembangan ekonomi sirkular sebagai bagian dari transformasi menuju industri berkelanjutan.

OJK berharap hasil diskusi ini dapat dirumuskan menjadi kebijakan konkret yang memperkuat daya saing industri tekstil nasional, sekaligus menjaga peran strategisnya sebagai tulang punggung industri padat karya dan ekspor Indonesia. (r)