DPRD Setujui RPJMD dan KUA-PPAS Perubahan 2025, Bupati Siap Benahi Kemacetan
Bupati I Wayan Adi Arnawa saat menyampaikan jawaban pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung pada Rapat Paripurna di Ruang Rapat Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Senin (4/8).
MANGUPURA (Dewannews.com) – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Rapat Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Senin (4/8). Jawaban disampaikan terkait tiga agenda penting yakni Ranperda RPJMD Semesta Berencana Badung 2025–2029, Ranperda Perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, dihadiri unsur Forkopimda, Sekda IB Surya Suamba, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, direktur BUMD, serta tenaga ahli fraksi dan DPRD Badung.
Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Badung yang telah memberikan persetujuan atas dua Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda serta menyepakati perubahan KUA-PPAS 2025 sebagai dasar penyusunan rancangan perubahan APBD.
“Kesepakatan ini menunjukkan kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Badung lima tahun ke depan, termasuk optimalisasi PAD dan kebijakan keuangan 2025 guna meningkatkan tata kelola berbasis kompetensi dan digitalisasi,” ujar Adi Arnawa.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa fokus pembangunan Badung ke depan diarahkan pada infrastruktur guna meningkatkan daya dukung wilayah sebagai destinasi pariwisata. Tiga proyek strategis jalan ditarget rampung akhir 2026, yaitu jalan lingkar Barat menuju Uluwatu, jalur Uluwatu–Savaya–Melasti–Siligita untuk mengurai kemacetan GWK, serta ruas Berawa–Uma Alas–Kedampal–Teuku Umar Barat.
“Kalau ini bisa kita lakukan, saya yakin akan terjadi perubahan signifikan. Minimal bisa dilakukan rekayasa lalu lintas untuk atasi kemacetan,” jelasnya.
Selain infrastruktur darat, pemerintah juga menyiapkan transportasi laut (water taxi) yang menghubungkan Bandara dengan Pantai Canggu, sejalan dengan penataan Pantai Kuta yang sedang berlangsung dan akan dilanjutkan hingga Canggu pada 2026.
Bupati juga menanggapi berbagai masukan fraksi yang bersifat kritis dan konstruktif, terutama menyangkut kebijakan PAD, keuangan daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menyampaikan terima kasih atas keseriusan DPRD dalam mencermati substansi Ranperda dan kebijakan keuangan yang dibahas melalui rapat fraksi, pansus dan perangkat daerah terkait.
“Semoga sinergi ini dapat mewujudkan masyarakat Badung yang adil, makmur, lestari dan berkeadaban melalui visi, misi dan program prioritas yang telah dirancang lima tahun ke depan,” pungkasnya. (r)
