OJK Gandeng Bareskrim, Perang Lawan Tindak Pidana Keuangan
Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) Komjen Pol Syahardiantono menunjukkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) usai penandatanganan sinergi penegakan hukum dan koordinasi penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
JAKARTA (Dewannews.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse Kriminal Polri(Bareskrim Polri) memperkuat sinergi penegakan hukum di sektor jasa keuangan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Selasa (3/3/2026), di Jakarta.
PKS tentang Sinergisitas di Bidang Penegakan Hukum dan Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono.
Dalam keterangannya, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan, pembaruan PKS ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam menghadapi dinamika kejahatan di sektor jasa keuangan yang semakin kompleks.
“Kerja sama ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat langkah preventif dan represif terhadap berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, penegakan hukum di sektor jasa keuangan, koordinasi penanganan tindak pidana, peningkatan dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.
Menurutnya, sinergi yang diperkuat melalui PKS ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan perkara, mempercepat proses koordinasi antarpenegak hukum, serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Friderica menambahkan, kolaborasi yang solid antara OJK dan Bareskrim Polri menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (r)
