OJK: Industri Jasa Keuangan Bali–Nusa Tenggara Stabil hingga Oktober 2025

DENPASAR (Dewannews.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara hingga Oktober 2025 tetap terjaga stabil dan resilien, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika ekonomi global maupun domestik. Stabilitas ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, melalui keterangan pers yang diterima redaksi Dewannews.com pada Jumat (19/12/2025). Ia menjelaskan bahwa kinerja positif sektor jasa keuangan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara ditopang oleh permodalan yang kuat, kecukupan pencadangan yang memadai, serta profil risiko lembaga jasa keuangan yang tetap terkendali.

“Secara umum, kinerja Industri Jasa Keuangan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan ketahanan yang baik. Hal ini tercermin dari intermediasi perbankan yang terus tumbuh, baik dari sisi penyaluran kredit maupun penghimpunan dana masyarakat,” ujar Kristrianti.

Berdasarkan data OJK, kinerja intermediasi perbankan yang mencakup bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menunjukkan tren pertumbuhan positif. Hingga posisi Oktober 2025, penyaluran kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tercatat mencapai Rp245,02 triliun, atau tumbuh 7,99 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini meningkat dibandingkan Oktober 2024 yang tumbuh 6,60 persen yoy, serta lebih tinggi dibandingkan September 2025 yang tercatat 7,31 persen yoy.

Sementara itu, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek mencapai Rp321,34 triliun, dengan pertumbuhan 12,08 persen yoy, meningkat dibandingkan Oktober 2024 yang tumbuh 10,42 persen yoy. Kondisi ini menunjukkan aktivitas pembiayaan yang terus bergerak dan mendukung kegiatan ekonomi riil di daerah.

Dari sisi penggunaan, Kristrianti menjelaskan bahwa mayoritas kredit perbankan disalurkan untuk kegiatan produktif. Sebesar 57,70 persen kredit dialokasikan untuk kredit produktif, yang terdiri dari 30,82 persen kredit modal kerja dan 26,88 persen kredit investasi.

Pertumbuhan kredit secara tahunan terutama didorong oleh peningkatan signifikan pada kredit investasi. Nominal kredit investasi tercatat meningkat sebesar Rp18,31 triliun atau tumbuh 38,52 persen yoy, jauh lebih tinggi dibandingkan Oktober 2024 yang hanya tumbuh 16,13 persen yoy. Menurut Kristrianti, lonjakan kredit investasi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap prospek perekonomian di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

“Pertumbuhan kredit investasi yang tinggi menunjukkan optimisme pelaku usaha terhadap kondisi ekonomi ke depan, sekaligus menjadi indikator penguatan aktivitas ekonomi di daerah,” jelasnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara masih didominasi oleh sektor penerima kredit bukan lapangan usaha dengan pangsa pasar sebesar 42,30 persen, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 23,31 persen.

Di Provinsi Bali, peningkatan nominal kredit terutama disumbangkan oleh sektor penerima kredit bukan lapangan usaha yang meningkat sebesar Rp1,91 triliun atau tumbuh 5,04 persen yoy. Sementara itu, di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), peningkatan kredit terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang bertambah sebesar Rp6,29 triliunatau tumbuh signifikan 58,61 persen yoy. Adapun di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), peningkatan nominal kredit terbesar juga berasal dari sektor penerima kredit bukan lapangan usaha yang meningkat sebesar Rp1,95 triliun atau tumbuh 7,26 persen yoy.

Dari sisi kategori debitur, Kristrianti menegaskan bahwa perbankan tetap menunjukkan keberpihakan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hingga Oktober 2025, sebesar 41,30 persen kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada UMKM. Meski pertumbuhannya tercatat 0,30 persen yoy, sedikit melandai dibandingkan September 2025 yang tumbuh 1,18 persen yoy, porsi tersebut dinilai masih relatif tinggi.

“Tingginya porsi kredit UMKM menunjukkan komitmen perbankan dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,” kata Kristrianti.

Ke depan, OJK akan terus memperkuat pengawasan serta mendorong sinergi antara industri jasa keuangan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta memastikan sektor jasa keuangan terus berperan aktif dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Bali dan Nusa Tenggara secara berkelanjutan. (r)