OJK, LPS, BPS Turun Lapangan Awasi SNLIK 2026

BEKASI (Dewannews.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan kualitas data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 melalui pemantauan langsung di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/2). Survei ini menjadi dasar utama penyusunan program literasi dan inklusi keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen yang juga Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan terdapat penguatan kolaborasi pada pelaksanaan tahun ini. “Ada yang berbeda tahun ini, tentu saja karena tahun ini kita ada LPS ya. Jadi ini merupakan satu sinergi dan kolaborasi antara OJK, LPS, dan juga BPS,” ujarnya.

Friderica menegaskan pemantauan penting dilakukan karena tingkat literasi dan inklusi keuangan berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. “Tujuan utama kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan di sektor jasa keuangan,” katanya. Ia juga menjelaskan, untuk pertama kalinya SNLIK menghadirkan angka literasi dan inklusi hingga level provinsi agar setiap daerah mengetahui posisinya.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menilai perluasan cakupan responden akan membuat hasil survei semakin akurat dan objektif. “Jadi tahun ini kita menambah jumlah sampelnya, tahun lalu itu 10.000 sekarang menjadi 75.000 responden, sehingga kita dapat memperluas basis analisisnya hingga ke provinsi,” ujar Anggito. Menurutnya, LPS akan terus mendukung agar ke depan jangkauan responden semakin luas sehingga kebijakan yang dihasilkan bersama OJK makin tepat.

Apresiasi juga disampaikan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, atas kolaborasi tiga lembaga tersebut. “Oleh sebab itulah pada tahun 2026 ini kolaborasi diperluas dengan LPS, sehingga jumlah sampel kita tambah menjadi 75.000, nanti kita bisa menghasilkan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan sampai dengan tingkat provinsi di 38 provinsi se-Indonesia,” katanya. Amalia turut mengimbau masyarakat bersedia menerima petugas karena keterbukaan responden menentukan kualitas data, dengan jaminan kerahasiaan tetap terlindungi.

Pendataan SNLIK 2026 berlangsung pada 4–18 Februari 2026 terhadap 75.000 responden usia 15–79 tahun di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Survei dilakukan tatap muka oleh ribuan petugas menggunakan aplikasi CAPI dan hasilnya akan menggambarkan kondisi literasi serta inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2025. Data ini sekaligus menjadi pijakan mencapai target RPJMN dan RPJPN, sementara OJK bersama LPS dan BPS menegaskan komitmen menghadirkan kebijakan berbasis data yang akurat, objektif, serta tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat. (r)