OJK Minta BPR/S Bali Lebih Fokus Biayai UMKM

MANGUPURA (Dewannews.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memperkuat penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan akses pembiayaan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Kinerja BPR/S Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026 bertema “Penguatan Kinerja BPR dan Akses UMKM Menuju Ekonomi Bali Berkelanjutan” di Nusa Dua, Badung, Selasa (3/11). Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, mengatakan BPR/S memiliki posisi strategis karena dekat dengan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Kedekatan tersebut perlu dioptimalkan melalui pembiayaan produktif yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Hingga September 2026, total aset BPR/S di Bali mencapai Rp22,81 triliun atau tumbuh 2,01 persen secara tahunan. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp18,22 triliun, sedangkan penyaluran kredit mencapai Rp14,17 triliun atau tumbuh 5,66 persen. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (CAR) berada di angka 28,66 persen. Sementara rasio kredit bermasalah (NPL) gross membaik menjadi 11,27 persen dari sebelumnya 14,88 persen pada September 2025.

Meski menunjukkan pertumbuhan positif, penyaluran pembiayaan kepada UMKM masih perlu ditingkatkan. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Adityo Pamudji, mengungkapkan kredit UMKM baru mencapai Rp6,67 triliun atau 47,10 persen dari total kredit BPR/S. Pertumbuhannya sebesar 1,59 persen, masih jauh di bawah kredit non-UMKM yang tumbuh 9,56 persen. “Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan orientasi pembiayaan kepada UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil yang memiliki potensi untuk berkembang,” ujarnya.

Selain memperluas pembiayaan UMKM, OJK juga meminta BPR/S memperhatikan sejumlah risiko industri. Hingga September 2026, Agunan yang Diambil Alih (AYDA) tercatat Rp1,48 triliun atau meningkat 11,99 persen secara tahunan. Kredit sindikasi juga mencapai Rp1,48 triliun dengan pertumbuhan 23,69 persen dan rasio NPL sebesar 18,82 persen. OJK mendorong penguatan analisis kredit, penyelesaian AYDA, pengawasan kredit sindikasi, serta perbaikan kualitas aset dan permodalan.

Parjiman menegaskan, penguatan industri BPR/S harus sejalan dengan kebutuhan ekonomi dan potensi sektor usaha di Bali. OJK juga mendorong peningkatan tata kelola, digitalisasi, konsolidasi, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, LPS, Perbarindo, dan pemangku kepentingan lainnya melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). “BPR dan BPRS diharapkan semakin mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya. (jk)