Reformasi Pasar Modal, 192 Perusahaan Sampaikan Komitmen ke OJK

JAKARTA (Dewannews.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 192 perusahaan efek dan manajer investasi telah menyampaikan komitmen penguatan kelembagaan pasar modal Indonesia hingga 29 Oktober 2026. Langkah ini menjadi bagian dari reformasi pasar modal untuk meningkatkan permodalan, tata kelola, integritas, serta perlindungan investor.

Berdasarkan siaran pers OJK yang diterima Redaksi Dewannews.com, Rabu (11/11/2026), dari total tersebut sebanyak 107 perusahaan efek (PE) dan 85 manajer investasi (MI) telah menentukan pilihan kelompok kegiatan usaha. Rinciannya, 74 perusahaan efek memilih Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) 3, sebanyak 22 perusahaan memilih PEKU 2, dan 11 perusahaan memilih PEKU 1.

Sementara itu, dari 85 manajer investasi, sebanyak 70 perusahaan memilih Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU) 2 dan 15 lainnya memilih MIKU 1. Pengelompokan ini menjadi dasar penentuan kegiatan usaha yang dapat dijalankan sesuai kemampuan dan pemenuhan persyaratan masing-masing perusahaan.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek serta POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi. Kedua aturan ini mendorong penguatan permodalan, kualitas kepemilikan dan pengendalian, kepengurusan, tata kelola, serta manajemen risiko perusahaan.

OJK memberikan masa transisi kepada pelaku industri untuk memenuhi seluruh persyaratan secara bertahap hingga April 2029. Selama periode tersebut, OJK akan memantau perkembangan pemenuhan komitmen serta berkoordinasi dengan pemegang saham, pengurus, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan terkait. Dukungan pemegang saham juga diperlukan untuk memastikan kecukupan modal dan kemampuan operasional perusahaan.

Selain penguatan kelembagaan, OJK meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah pelanggaran berulang. Perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai aturan, disertai pembinaan, evaluasi penyebab pelanggaran, serta penguatan sistem pengendalian internal dan fungsi kepatuhan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan industri pasar modal Indonesia yang sehat, transparan, berintegritas, dan semakin dipercaya investor domestik maupun global. (jk)