OJK dan BPS Siapkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 di Bali

Denpasar (Dewannews.com) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kembali bersinergi untuk melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Survei ini bertujuan memperoleh data akurat guna mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Sebagai persiapan, OJK Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali menggelar pelatihan bagi petugas survei pada 28–30 November 2024 di Denpasar. Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan survei, metodologi, serta pengenalan materi tentang OJK dan lembaga jasa keuangan.

Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Bali, Rony Ukurta Barus, menyatakan bahwa SNLIK akan menghasilkan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Data ini akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program literasi dan memberikan masukan kepada lembaga jasa keuangan (LJK) dalam menyusun layanan yang sesuai kebutuhan konsumen.

“Hasil survei ini menjadi bahan evaluasi dan penyusunan program kerja, baik oleh OJK, LJK, maupun instansi terkait. Oleh karena itu, pelatihan ini sangat penting untuk memastikan survei menghasilkan data yang berkualitas,” ujar Rony.

Plt. Kepala BPS Provinsi Bali, Kadek Agus Wirawan, menambahkan bahwa survei ini juga berperan mengukur keterampilan, sikap, dan perilaku keuangan masyarakat. “Kami berharap hasil survei dapat menjadi dasar dalam merencanakan program literasi dan inklusi keuangan di masa depan,” katanya.

SNLIK 2025 secara nasional akan melibatkan 10.800 responden di 34 provinsi. Khusus di Bali, survei akan dilaksanakan di tiga wilayah: Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Karangasem, dengan total 270 responden.

Survei dijadwalkan berlangsung pada 13 Januari hingga 11 Februari 2025 menggunakan metode wawancara tatap muka berbasis teknologi Computer Assisted Personal Interviews(CAPI) melalui aplikasi FASIH Mobile.

Data yang dikumpulkan mencakup berbagai sektor, seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, fintech, serta keterampilan, sikap, dan perilaku keuangan masyarakat.

Dengan pelatihan ini, petugas survei diharapkan tidak hanya menjalankan tugas teknis, tetapi juga menjadi agen informasi yang dapat menyampaikan manfaat literasi keuangan kepada masyarakat.

Melalui SNLIK 2025, OJK dan BPS berharap dapat memberikan gambaran yang lebih baik mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Data ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang lebih efektif demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (jk/r)