23/02/2024
23/02/2024

Bantah Selewengkan Dana 151 Miliar, Ketua LPD Anturan: Tak Pernah Melenceng SOP, Saya Akan Tuntut Balik Semua Pihak Terkait

 Bantah Selewengkan Dana 151 Miliar, Ketua LPD Anturan: Tak Pernah Melenceng SOP, Saya Akan Tuntut Balik Semua Pihak Terkait

Dewannews.com-Denpasar. Ketua LPD Anturan, Nyoman Arta Wirawan ditetapkan tersangka atas sangkaan penyelewengan dana negara sebesar Rp.151 milyar oleh Kejari Kabupaten Buleleng. Ketua LPD Anturan, Nyoman Arta Wirawan pun geram dan tak habis pikir atas penetapan status tersangka atas perbuatan yang tidak merasa dilakukannya.

Arta Wirawan menilai ‘aneh bin ajaib’ apalagi dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pemeriksaan baik oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Buleleng maupun Kejari Buleleng.

“Audit oleh Inspektorat Buleleng maupun Kejari Buleleng saya sama sekali tidak pernah ikut diperiksa. Tapi tiba-tiba saja saya dijadikan tersangka korupsi yang tidak pernah saya lakukan selama ini,” ucap Arta Wirawan saat memberikan klarifikasi dihadapan wartawan di Hardcoff Cafe Renon Denpasar, Jumat (20/05/2022).

Baca Juga:  Rektor Unud Korban Rekayasa Hukum, Hotman Paris Sebut Oknum Pejabat Sakit Hati Titip Anak dan Saudaranya Ditolak

Dengan nada sedikit kesal Arta Wirawan pun membeberkan fakta yang diyakininya tidak bersalah. Ia bahkan membela diri jika dirinya tidak pernah melakukan perbuatan yang disangkakan pihak Kejari Buleleng. Apalagi selama ini yang dilakukannya selama memimpin LPD tidak pernah melenceng dari SOP dari lembaga keuangan yang berlaku.

“Kami selalu bekerja dengan SOP. Bahkan saya sendiri sudah lolos verifikasi sebagai Ketua LPD. Kalaupun ada sedikit kekeliruan itu wajar sebagai manusia. Tetapi jika dianggap menyelewengkan dana sebesar Rp.151 milyar itu tidak ada,” bantahnya dengan nada kesal.

Foto: Kuasa Hukum Ketua LPD Anturan I Wayan Sumardika SH. CLA tunjukkan surat, bersama Ketua LPD Anturan Nyoman Arta Wirawan (pakai baju batik coklat) saat menyampaikan fakta dan klarifikasi dihadapan wartawan, Jumat (20/05/2022).

Arta Wirawan meyakini jika kasus ini dipaksakan yang mengorbankan dirinya sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. Untuk itu, Ia berharap adanya keadilan dalam penegakan hukum terhadap dirinya. Arta Wirawan menegaskan jika nanti dirinya tidak bersalah di persidangan maka Ia akan menuntut balik pihak – pihak terkait yang memaksakan dirinya dijadikan tersangka.

“Jika nanti saya dinyatakan tidak bersalah, saya akan tuntut balik semua pihak terkait,” tegasnya.

Sementara, kuasa hukum Ketua LPD Anturan, I Wayan Sumardika, SH. CLA juga membantah jika kasus LPD Anturan adalah kasus korupsi. Pasalnya, dari hasil dari audit, auditor Inspektorat Kabupaten Buleleng tidak pernah menyebutnya sebagai kehilangan dana negara melainkan hasil selisih pencatatan dan itu adalah Opini Tidak Wajar sehingga aneh jika penyidik Kejari Buleleng menyebutnya sebagai kerugian negara.

Baca Juga:  Menipu Rp 700 Juta, Wanita Kelahiran Denpasar Terancam 4 Tahun Penjara

Sumardika pun menyebut modal awal LPD Anturan hanya sebesar Rp 4,5 juta yang berasal dari Pemerintah Provinsi Bali pada 1 April 1990 sebesar Rp 2 juta dan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Rp 2,5 juta pada tahun 1992. Jika aset LPD Anturan sebesar Rp 151 milyar dirampas oleh negara untuk mengembalikan kerugian dana negara, maka untuk mengembalikan dana tabungan, deposito dari para nasabah jelas tidak ada.

“Kalau kerugian negara khan hanya 4,5 juta rupiah saja. Terus dimana bisa ada angka 151 milyar rupiah ini. Jika penegak hukum hancur-hancuran seperti ini yang rugi khan rakyat sehingga sama saja negara merampas uang rakyat kecil,” tegas Sumardika mengakhiri.(Tim DN). 

error: Content is protected !!