Dukung Sektor Pertanian dan Pelaku UMKM, OJK Prov. Bali gelar High Level MeetingTPAKD Se-Provinsi Bali
Denpasar (Dewannews.com) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi sektor pertanian serta pengembangan UMKM mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mendukung upaya tersebut, OJK Provinsi Bali melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPAKD se-Provinsi Bali dalam rangka implementasi program kerja TPAKD Provinsi Bali dan TPAKD 9 Kabupaten/Kota di Bali, Selasa (10/07/2024).
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu bersama Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra memimpin kegiatan HLM tersebut yang turut dihadiri oleh Pimpinan Daerah sebagai koordinator dari 9 Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, Kanwil Dirjen Pebendahaan, dan pimpinan LJK di Bali.
“Melalui perluasan akses keuangan kepada petani danUMKM ini kita berharap pertumbuhan perekonomian di Bali tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata namun juga sektor pertanian sebagai sektor yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Bali dan UMKM sebagai penggerak perekonomian di Bali. Seluruh TPAKD se-Provinsi Bali telah melakukan tugasnya dengan baik dan perludukungan dari para pemimpin daerah melalui komunikasi yang efektif antar OPD serta dukungan anggaran yang memadai sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor84 Tahun 2022,” kata Kristrianti dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Kristrianti menyampaikan bahwa kinerja industri jasa keuangan di Bali tetap terjaga pasca berakhirnya stimulus relaksasi kredit dengan indikator-indikator keuangan yang terus tumbuh dan membaik di semua industri jasa keuangan di Bali.
Kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap kondisi ekonomi di Bali terus membaik yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit secara yoy yang didorong oleh peningkatan nominal kredit Investasi yang bertambah sebesar Rp5,25 triliun (porsi kredit: 29,74 persen) atau tumbuh 19,69 persen yoy (Mei 2023: 5,50 persen yoy) yang diiringi juga dengan peningkatan kredit Korporasi sebesar 13,85 persen yoy (Mei 2024) yang lebih tinggi dibanding peningkatan periode yang sama pada tahun lalu yang tercatat sebesar 2,27 persen yoy (Mei 2023).
Kristrianti menyampaikan kepada seluruh anggota TPAKD se-Provinsi Bali untuk berkolaborasi mengoptimalkan pencapaian program kerja TPAKD yang pada akhirnya akan menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Bali.
Program kerja TPAKD di Provinsi Bali tahun 2024 disusun untuk mendukung program pengembangan sektor ekonomi prioritas di Provinsi Bali yaitu sektor pertanian dalam arti luas melalui Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) dan sektor UMKM melalui program UMKM Bali Nadi Jayanti.
K/PSP merupakan kredit/pembiayaan yang mencakup proses bisnis praproduksi hingga pasca produksi pada sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanaman pangandan sub sektor peternakan dengan karakteristik terintegrasi, aman, dan inklusif kolaboratif, yang dalam implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Sedangkan program UMKM Bali Nadi Jayanti merupakan program pendampingan dan pengembangan UMKM dengan prioritas UMKM perempuan dan disabilitas.
Sementara itu Pj. Gubernur Bali dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi kepada seluruh TPAKD di Bali.
“Kolaborasi seluruh anggota TPAKD di Bali yang diorkestrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali telah berjalan dengan sangat baik sehingga perekonomian Bali saat ini tetap tumbuh dan kembali ke posisi sebelum Covid-19,” tambahDewa.
TPAKD selain fokus pada peningkatan akses keuangan, juga berkolaborasi untuk meningkatkan literasi di masyarakat. Literasi keuangan yang baik akan menciptakan inklusi keuangan yang berkualitas. Program-program TPAKD khususnya K/PSP tidak hanya bermanfaat untuk petani namun juga mendukung ketersediaan pasokan dan kestabilan harga pangan di Bali.
Selain kedua program prioritas di atas, Program TPAKD lainnya antara lain program perluasan akses keuangan di kalangan pelajar melalui Satu Rekening Satu Pelajar-Satu Sekolah Satu Agen Laku Pandai (Kejarku Pandai), Desa Ekosistem Keuangan Inklusif, KKN Literasi dan Inklusi Keuangan di 40 desa di Bali bersama Universitas Udayanadan Universitas Pendidikan Ganesha, Pengembangan Ekonomi Daerah di Jembrana, serta edukasi bersama Satgas Pasti dan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring.
Acara dilanjutkan dengan diskusi dengan seluruh peserta yang hadir dengan arahan dari Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Provinsi Bali, I Ketut Adiarsa kepada seluruh pimpinan daerah sebagai koordinator TPAKD di wilayahnya untuk bersama-sama mensukseskan program kerja TPAKD serta menganggarkan program kerja TPAKD dalam anggaran tahun 2025. (jk/r)
