Industri Jasa Keuangan Bali dan Nusa Tenggara Stabil, UMKM Jadi Prioritas Penyaluran Kredit
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu
Denpasar (Dewannews.com) Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menyatakan bahwa kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara tetap stabil hingga Oktober 2024. Hal ini didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas memadai, dan profil risiko yang terjaga dengan baik.
“Industri jasa keuangan di Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Kami melihat adanya peningkatan signifikan dalam penyaluran kredit, terutama kepada sektor produktif dan UMKM, yang terus menjadi prioritas utama,” ujar Kristrianti dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).
Kristrianti menjelaskan, total kredit yang disalurkan mencapai Rp226,88 triliun, tumbuh 6,60 persen secara tahunan (yoy). Sebanyak 44,47 persen kredit tersebut disalurkan kepada UMKM, dengan pertumbuhan 7,00 persen yoy. “Hal ini menegaskan komitmen kami dalam mendukung UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” tambahnya.
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Stabilitas Pasar Modal
Selain pertumbuhan kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mencatatkan kinerja positif. Total DPK mencapai Rp277,41 triliun, tumbuh 11,67 persen yoy. “Pertumbuhan ini menandakan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, yang kami imbangi dengan pengawasan ketat untuk menjaga stabilitas,” kata Kristrianti.
Di sektor pasar modal, jumlah investor di wilayah Bali dan Nusa Tenggara meningkat signifikan, mencapai 227.801 Single Investor Identification (SID), tumbuh 24,94 persen yoy. Nilai transaksi saham juga naik menjadi Rp3,78 triliun, tumbuh 39,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Edukasi Keuangan dan Program Inklusi
Kristrianti juga menyoroti pentingnya literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama 2024, OJK Provinsi Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan 1.802 kegiatan edukasi keuangan, menjangkau lebih dari 191.617 peserta.
“Program edukasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama di daerah terpencil. Kami juga menggagas berbagai program seperti Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Lombok Timur,” jelasnya.
Dengan upaya ini, Kristrianti optimistis sektor jasa keuangan di Bali dan Nusa Tenggara akan terus tumbuh secara berkelanjutan, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan nasional. (jk/r)
