24/04/2024
24/04/2024

Kemenkeu-Kemendagri Bersinergi Terkait Pemanfaatan NIK Sebagai NPWP Wajib Pajak Perorangan

 Kemenkeu-Kemendagri Bersinergi Terkait Pemanfaatan NIK Sebagai NPWP Wajib Pajak Perorangan

Penandatanganan kerjasama antara Kemenkeu dan Kemendagri.Foto:IST

Dewannews.com-Jakarta. Suryo Utomo, Ditjen Pajak Kemenkeu, dan Zudan Arif Fakrulloh, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Jumat (20/5/2021) menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP elektroni dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, danHubungan Masyarakat NeilmaldrinNoor mengatakab, bahwa perjanjian kerja sama ini adalah kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara DJP dan Ditjen Dukcapil sejak tahun 2013 yang telah diperbarui di tahun 2018.

Baca Juga:  Ingin Tahu Perkiraan Tagihan Listrik? Yuk Catat Meter Mandiri Penggunaan Listrik Lewat PLN Mobile

“Perjanjian ini merupakan adendum dari perjanjian kerja sama sebelumnya yang ditandatangani 2 November 2018 yang bertujuan untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, utamanya terkait NIK dan NPWP,” ujar Neilmaldrin.

Adendum ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia.

Selain itu ini juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok
Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik.

Baca Juga:  Resmikan Outlet ke-15 di Bali, Kober Mie Gunung Agung Sasar Segmen Anak Muda dan Ibu Rumah Tangga

Yakni kewajiban pencantuman NIK dan/atau NPWP dalam layanan publik dan kegiatan pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan.

Melalui adendum ini DJP dan Ditjen Dukcapil akan mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Integrasi data kependudukan dan perpajakan juga akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan karena data kependudukan merupakan data sumber yang Nomor SP- 32/2022 yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun nonpemerintah.

Baca Juga:  Selaraskan Program TJSL dengan SDG’s, PLN Tekankan 4 Pilar Utama Dukung Pembangunan Berkelanjutan di Bali

Sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan. DJP memberikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama dari Ditjen Dukcapil yang telah
berjalan sangat baik selama ini.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dan kerja sama dari Ditjen Dukcapil yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini. Kami juga berharap sinergi antara kedua instansi di masa yang akan datang akan semakin kuat demi membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera melalui penerimaan pajak,” pungkas Neilmaldrin.(RLS)

error: Content is protected !!