Kinerja Industri Jasa Keuangan Bali November 2024 Stabil dan Tumbuh Positif
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu
Denpasar (Dewannews.com) – Industri Jasa Keuangan (IJK) di Bali tetap stabil hingga November 2024. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat pertumbuhan kredit, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan peningkatan literasi keuangan, meski profil risiko tetap terkendali.
Penyaluran kredit mencapai Rp111,77 triliun, tumbuh 6,87% dibandingkan tahun lalu. Kredit investasi menjadi pendorong utama dengan peningkatan 18,79%, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi Bali. Sebesar 52,93% kredit disalurkan ke sektor UMKM, tumbuh 7,44%.
Penghimpunan DPK mencapai Rp189,98 triliun, naik 13,30% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini didominasi oleh peningkatan nominal tabungan sebesar Rp12,1 triliun.
Rasio kredit bermasalah (NPL) gross tercatat sebesar 3,23%, sedikit meningkat dibanding tahun lalu, namun tetap terkendali. Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level aman 58,83%. Sementara itu, rasio Loan at Risk (LaR) turun signifikan menjadi 12,58% dari 20,79% pada 2023.
Jumlah investor pasar modal di Bali terus meningkat, mencapai 140.708 orang atau tumbuh 22,25%. Nilai transaksi saham mencapai Rp2,6 triliun, naik 50,90%.
Di sektor pembiayaan, piutang perusahaan pembiayaan tumbuh 11,87% menjadi Rp11,89 triliun. Tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) membaik menjadi 0,91%.
Sepanjang 2024, OJK Bali menggelar 640 kegiatan edukasi yang menjangkau lebih dari 59.705 orang. Selain itu, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyelenggarakan 952 kegiatan inklusi keuangan dengan 63.508 peserta, termasuk program untuk UMKM dan sektor pertanian.
OJK mencatat 481 pengaduan konsumen sepanjang 2024, dengan 472 pengaduan berhasil diselesaikan. Selain itu, layanan penarikan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) meningkat 135,39% menjadi 9.630 layanan.
OJK optimistis industri jasa keuangan di Bali akan terus tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, didukung penguatan kebijakan dan sinergi dengan pemerintah serta pelaku industri. (jk/r)
