14/10/2025

PDIP Tarik Kepala Daerah dari Retret Akmil, Ini Alasannya!

 PDIP Tarik Kepala Daerah dari Retret Akmil, Ini Alasannya!

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri

Jakarta (Dewannews.com) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak menghadiri acara pembekalan atau retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, yang dijadwalkan berlangsung pada 21–28 Februari 2025.

Instruksi ini tertuang dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada Kamis (20/02/2025). Dalam surat tersebut, ia meminta seluruh kepala daerah PDIP yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera berhenti dan kembali ke rumah masing-masing.

Baca Juga:  Indosat Ooredoo Hutchison Raih Best Digital Transformation Award di World Communication Awards 2024

Keputusan ini diambil setelah mencermati dinamika politik nasional yang berkembang, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati menegaskan bahwa seluruh kebijakan partai berada di bawah kendali dirinya sebagai Ketua Umum dan meminta para kepala daerah tetap berada dalam komunikasi aktif dengan DPP PDIP untuk menunggu arahan lebih lanjut.

Sementara itu, retret kepemimpinan yang sedianya akan diikuti oleh 505 kepala daerah di Akmil Magelang bertujuan untuk memberikan pembekalan terkait tugas dan fungsi kepala daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa pemilihan Akmil sebagai lokasi retret dinilai lebih efektif dan efisien karena fasilitas yang tersedia.

Baca Juga:  Sektor Jasa Keuangan Tetap Tangguh, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Acara tersebut mencakup tiga materi utama, yaitu pemahaman tugas pokok kepala daerah, arahan strategis terkait Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Menteri Keuangan juga dijadwalkan memberikan materi tentang efisiensi anggaran daerah.

Dengan adanya instruksi ini, posisi politik PDIP dalam dinamika pemerintahan daerah semakin menarik untuk dicermati. Apakah para kepala daerah PDIP akan tetap mematuhi arahan Megawati atau memilih menghadiri retret, masih menjadi pertanyaan. (jk)