23/02/2024
23/02/2024

Terdakwa Pramesti Divonis 2,5 Tahun, Pengacaranya Bilang Putusan Hakim Seperti “Kentut”

 Terdakwa Pramesti Divonis 2,5 Tahun, Pengacaranya Bilang Putusan Hakim Seperti “Kentut”

Dewannews.com,Denpasar.Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pimpinan I Wayan Yasa belum lama ini menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun) penjara terhadap terdakwa Ni Made Widyastuti Pramesti.

Dalam sidang, majelis hakim menyatakan terdakwa Pramesti terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.

“Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja,” sebut hakim dalam amar putusannya.

Vonis ini setahun lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anugerah Agung Saputra Faizal yang sebelumnya juga menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.

Atas vonis ini, terdakwa yang didampingi pengacara I Gusti Ngurah Artana dan I Wayan Mudita menyatakan menerima. “Terdakwa menerima putusan hakim,” ujar Ngurah Artana yang dihubungi, Sabtu (20/4/2022).

Seperti diketahui, kasus yang menimpa terdakwa Ni Made Widyastuti Pramesti ini, sebenarnya masih ada kaitannya dengan kasus yang menimpa Ciaran Francis Caulfield bule asal Irlandia yang merupakan bos vila kubu tempat terdakwa bekerja dan juga sekaligus pelapor dalam kasus penggelapan ini.

Ciaran, awalnya menduga bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan. Singkat cerita, Ciaran pun diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Pramesti sehingga bule ini pun dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman 8 bulan dengan masa percobaan selama 10 bulan.

Atas fakta hukum tersebut, kuasa hukum Pramesti mengatakan putusan yang diterima olah kliennya berbanding terbalik dengan putusan percobaan terhadap bule Irlandia ini. Dengan demikian, Artana menilai rasa keadilan dan kemanfaatan terhadap proses penegakan hukum masih jomplang.

Baca Juga:  Tiga Hari Dicari, Pemancing yang Hilang di Benoa Ditemukan Tewas

‘Putusan hakim ini seperti kentut, baunya ada, tapi bentuknya tidak nampak di mata. Jadi baguslah, ini namanya penanaman modal hidup yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat,” ujar salah satu pengacara senior di Bali ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Artana juga sempat mengomentari tuntutan 3,5 tahun penjara yang dimohonkan JPU terhadap terdakwa. Artana saat itu menilai tuntutan jaksa mengenyampingkan atau di atas rasa perikemanusiaan.

I Gusti Ngurah Artana mengatakan, jaksa tidak mempertimbangkan sejumlah fakta yang terungkap selama persidangan. Salah satunya, jaksa tidak mengabaikan bahwa terdakwa sudah mengembalikan sebagain dari kerugian yang dialami oleh korban.

“Tidak hanya itu, terdakwa juga sudah memberikan jaminan berupa sertifikat, dan ini juga terungkap dalam fakta persidangan. Selain itu terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya, jadi miris jika adanya fakta ini jaksa masih menuntut terdakwa dengan tuntutan yang tinggi,” cetus Ngurah Artana.

Ngurah Artana juga mengatakan bahwa dakwaan jaksa lebih terkesan ngawur terkait penghitungan besaran nilai kerugiannya. Seharusnya nilai kerugian tidak seperti apa yang tertulis dalam dakwaan maupun tuntutan.

Ini Katena sudah ada pengembalian dari terdakwa. Seharusnya nilainya sudah tidak lagi sebesar Rp.842.823.865 karena terdakwa sudah mengembalikan Rp 330 juta.

Selain itu, adanya barang berharga berupa sertifikat milik terdakwa yang diserahkan sebagai jaminan juga mestinya menjadi pertimbangan dalam membuat tuntutan.

Apalagi dalam persidangan dua orang saksi yaitu atas nama Ciaran Francis Caulfield dan Nagarani sama sama mengakui bahwa sertifikat itu adalah jaminan pengembalian uang.

“Kalau nilai jaminannya jauh lebih besar daripada sisa uang yang digelapkan oleh Ibu Made, harusnya diakui. Asetnya itu nilainya 3 miliar lebih kalau beserta bangunan ini kok tidak diakui, aneh kan,” tuturnya.

Baca Juga:  Saksi dari Termohon Sebut, Kasus SPI Belum Ada Hasil Audit Kerugian Negara

Sehingga dengan tuntutan 3,5 tahun terhadap terdakwa, ia menganggap jaksa penuntut umum tidak menggunakan hati nurani, dan seolah memperjualbelikan tuntutan.

“Di samping itu kami juga menilai jaksa dalam menuntut tidak menggunakan hati nurani dan hukum acara yang tepat, penegakan hukumnya memihak kepada pemilik uang,” ujarnya.

Ngurah Artana menambah, jaksa dalam menuntut perkara ini tidak mengedepankan sisi kemanusiaan. Dimana pada saat pelapor atasan nama Ciaran Francis Caulfield menjadi terdakwa dalam kasus penganiayaan dan kebetulan yang menjadi korban adalah Made Widyastuti Pramesti jaksa hanya menuntut hukuman 10 bulan penjara.

“Jika dibanding dengan tuntutan dan juga putusan Ciaran kan berbanding terbalik. Kejahatan kemanusiaan menganiaya orang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak penganiayaan dengan katagori ringan hanya divonis percobaan,” kata Artana.

Dengan sejumlah kejanggalan yang ditemukannya itu, Ngurah Artana berharap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) turun dan melakukan pemeriksaan terhadap jaksa yang menyidangkan perkara ini karena dianggap tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.(sar)

error: Content is protected !!