Survei OJK-BPS-LPS: Bali Masuk Tiga Besar Literasi Keuangan

JAKARTA (Dewannews.com) – Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia kembali meningkat. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan SNLIK 2025 yang masing-masing sebesar 66,64 persen dan 92,74 persen, sekaligus melampaui target RPJMN 2025–2029 untuk 2029, yakni 69,35 persen untuk literasi dan 93 persen untuk inklusi.

Pengumuman hasil SNLIK 2026 disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8). Friderica mengatakan hasil survei menjadi gambaran penting untuk menyusun kebijakan dan program peningkatan literasi serta inklusi keuangan yang lebih tepat sasaran. “SNLIK bertujuan untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagai salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan,”ujarnya.

SNLIK 2026 merupakan survei kolaboratif pertama OJK, LPS, dan BPS dengan cakupan jauh lebih luas. Survei dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, melibatkan 75.000 responden berusia 15–79 tahun. Pendataan dilakukan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) oleh 3.480 petugas. Pengukuran literasi mencakup pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sedangkan inklusi mengukur penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.

Dari sisi wilayah, Bali menjadi salah satu provinsi dengan tingkat literasi keuangan tertinggi secara nasional, yakni 78,77 persen, berada di posisi ketiga setelah DKI Jakarta sebesar 84,01 persen dan Kalimantan Selatan 79,69 persen. Sementara untuk indeks inklusi keuangan, Bali mencatat 96,24 persen dan berada di peringkat keenam nasional. Tiga provinsi dengan indeks inklusi tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 99,74 persen, DI Yogyakarta 98,74 persen, dan Kepulauan Riau 98,43 persen. Secara umum, sejumlah provinsi masih mencatat indeks di bawah angka nasional, terutama beberapa wilayah di kawasan Indonesia bagian timur.

Hasil survei juga menunjukkan adanya kesenjangan berdasarkan karakteristik masyarakat. Literasi dan inklusi keuangan di wilayah perkotaan masing-masing mencapai 72,54 persen dan 95,47 persen, lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 64,42 persen dan 90,39 persen. Kelompok usia 26–35 tahun memiliki literasi tertinggi sebesar 78,70 persen, sedangkan berdasarkan pendidikan, lulusan perguruan tinggi mencatat literasi 93,46 persen dan inklusi 99,49 persen. Dari sisi sektor keuangan, literasi perbankan mencapai 66,46 persen dengan inklusi 70,64 persen. Sementara literasi keuangan syariah tercatat 43,07 persen dan inklusinya 13,24 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menambahkan, hasil SNLIK juga menunjukkan perlunya penguatan pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui simpanannya dijamin, tetapi baru 46,31 persen yang mengenal LPS. Bahkan, sekitar 30 persen masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS. “Program literasi harus bergerak dari ‘semakin banyak yang dijangkau’ menjadi ‘semakin tepat yang dijangkau dan semakin paham setelah dijangkau’,” kata Anggito. Ia menegaskan, hasil SNLIK 2026 akan menjadi salah satu rujukan OJK, LPS, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi, inklusi, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan nasional. (r)