Unwar Dorong BUMDes Tibubeneng Go Digital, Tata Kelola dan Transparansi Diperkuat
Dosen pembimbing kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Warmadewa, Dr. Victorius A. Hamel, S.Th., M.Si., bersama mahasiswa dan tim pelaksana berfoto bersama usai kegiatan penguatan tata kelola, transparansi, dan digitalisasi BUMDes Tibubeneng, Badung.
MANGUPURA (Dewannews.com) – Penguatan tata kelola, transparansi, dan digitalisasi dinilai penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Hal tersebut menjadi fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Warmadewa (Unwar) untuk mendorong pengelolaan usaha desa yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.
BUMDes Tibubeneng memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi ekonomi desa di tengah pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata, jasa, dan usaha pendukung. Namun, hasil pemetaan menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan secara digital, dokumentasi kegiatan usaha, serta pencatatan aktivitas sosial dan lingkungan yang belum terintegrasi secara sistematis.
Dosen pembimbing kegiatan, Dr. Victorius A. Hamel, S.Th., M.Si., mengatakan digitalisasi diperlukan untuk membantu BUMDes meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. “Pengelolaan BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, lingkungan, serta tata kelola yang baik. Digitalisasi dapat membantu pengelola menyajikan informasi secara lebih terbuka, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri,” ujarnya.
Program pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari observasi dan pemetaan kondisi BUMDes, penyusunan sistem tata kelola dan pelaporan keberlanjutan berbasis digital sederhana, hingga pelatihan dan pendampingan bagi pengelola. Selain itu, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mitra usaha serta forum diskusi untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan dan pengembangan BUMDes.
Menurut Victorius, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam program tersebut. Masyarakat dan pengelola BUMDes diharapkan tidak hanya menjadi pengguna sistem, tetapi juga mampu memahami pencatatan dan pelaporan dampak sosial serta lingkungan. “Masyarakat perlu dilibatkan sebagai pemangku kepentingan. Dengan partisipasi yang lebih kuat, pengawasan terhadap BUMDes dapat berjalan lebih baik dan keputusan usaha dapat dibuat berdasarkan data,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, program ini mendorong kaderisasi digitalisasi desa dengan melibatkan pemuda Karang Taruna Tibubeneng sebagai local champions atau operator teknologi. Selain itu, pelatihan literasi keuangan digital dan manajemen operasional akan dilakukan secara berkelanjutan. Penerapan digitalisasi juga diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan, termasuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penguatan kemitraan dalam pembangunan desa. (r)
