24/04/2024
24/04/2024

Menipu Sewa Menyewa Vila, Jaksa Tuntut Bule Belanda 2,5 Tahun Penjara 

 Menipu Sewa Menyewa Vila, Jaksa Tuntut Bule Belanda 2,5 Tahun Penjara 

Ilustrasi sidang pembacaan tututan.Foto/Net

DENPASAR-Dewannews.com|Dirk Hemanus EK (53) pria kelahiran, Hoorn, Belanda terdakwa kasus dugaan penipuan sewa menyewa lahan dan bangunan (Vila) dituntut hukuman penjara selama dua tahun dan enam bulan (2,5) tahun. Dalam sidang, Selasa (4/7/2023) lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Widyaningsih menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan,” demikian amar tuntutan JPU yang dibacakan di muka sidang. Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Atas tuntutan itu, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis.

Baca Juga:  Diadili, Bule Australia Penyelundup 10,5 Gram Ganja Terancam 15 Tahun Penjara

Dalam pembelaannya, yang dibacakan, Kamis (6/7/2023) kuasa hukum terdakwa dari kantor hukum B. Prisilia Dmantara & Rekan menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan dari JPU. Alasannya, berdasarkan keterangan saksi dan bukti lainnya, bahwa niat adat mens rea dari terdakwa tidak terbukti melawan hukum untuk melakukan perbuatan yang tercantum dalam unsur-unsur Pasal 378 KUHP.

Disebutkan pula bahwa perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris Erick Basuki telah melanggar ketentuan dari Pasal 31 ayat (2) UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Kebangsaan sehingga terdakwa tidak mengetahui secara jelas dan terang akan isi dari perjanjian yang dibuat. Dan kalaupun perjanjian itu telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, tentu terdakwa tidak mau menandatangani.

Baca Juga:  Ini Tanggapan IMS Soal Tudingan Gunakan Uang LPD Desa Adat Serangan

Dengan alasan dan juga bukti yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa, dalam pledoinya terdakwa pun meminta agar majelis hakim membebaskannya dan menyatakan tuntutan JPU batal demi hukum.”Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya,” sebut kuasa hukum terdakwa dalam pembalapnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam dakwaan jaksa yang dibacakan terungkap, kasus yang menjerat terdakwa ini berawal saat terdakwa bersama saksi korban, Eddy Lamdjani sepakat untuk melakukan transaksi sewa menyewa lahan dan bangunan Villa yang terletak di Jalan Sekuta Nomor 16, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Baca Juga:  Mulai ada Titik Terang, Ipung Bakal Bawa Kasus Tanahnya ke Jalur Hukum

Terdakwa mengenal korban melalui Hengky Suryawan Alias Hengky yang sebelumnya menawarkan lahan dan bangunan vila milik terdakwa kepada saksi korban,  Eddy Lamdjani. Singkat cerita saksi korban dengan ditemani saksi Hengky dan Ni Wayan Ari Suryati Dewi di Vila Kastermans untuk melakukan survey ke lokasi.

“Ini villa saya oper murah, karena mau ke Singapura dan kembali ke Belanda,” kata terdakwa kepada saksi yang ternyata  perkataan tersebut  membuat saksi Eddy Lamdjani menjadi yakin dan tergerak hatinya untuk menyetujui tawaran terdakwa tersebut dan menerima oper sewa tanah dan bangunan yang dimaksud senilai Rp. 455.000.000.

Baca Juga:  Jaksa Tuntut Dua Terdakwa Pengedar Sabu 7 Tahun Penjara

Setelah itu, saksi Eddy Lamdjani dan terdakwa sepakat akan bertemu pada tanggal 03 November 2020 di Kantor Notaris Erick Basuki, S.Kom, SH, M.Kn. Di kantor notaris ini, saksi dan terdakwa membuat perjanjian oper Hak Sewa, yang tercatat dalam Perjanjian Pengoperan nomor 12 tanggal 03 November 2020.

Poin Perjanjian Pengoperan Hak Sewa tersebut adalah pihak pertama terdakwa memindahkan hak sewa tanah seluas ± 500 m² beserta bangunan yang berdiri diatasnya secara permanen ( dalam arti kata tidak dihuni / ditempati) seluruhnya, kepada saksi Eddy Lamdjani, dari tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan 04 Desember 2045 dan berdasarkan pasal 2 Perjanjian Pengoperan Hak Sewa Nomor 12 tanggal 03 November 2020.

Baca Juga:  Terkait Kasus SPI Unud, GPS Sebut Penegak Hukum Tak Selalu Benar Walau Punya Kewenangan

Adapun nilai pengoperan hak sewa atas objek sewa tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp. 455.000.000 dengan pembayaran dari saksi Eddy Lamdjani secara membayar cash / tunai saat itu juga sebagaimana kwitansi tanggal 03 November 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Eddy Lamdjani dihadapan saksi Eric Basuki, S.Kom, SH, M.Kn.

Terdakwa sendiri sudah mengerti terhadap isi dari Perjanjian Pengoperan Hak Sewa Nomor 12 tanggal 03 November 2020 tersebut, yang mana saksi Notaris Erick Basuki, S.Kom, S.H., M.Kn., sudah menjelaskan kepada terdakwa, dan sudah memahaminya, serta menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan di setiap halaman, dan cap jempol di halaman terpisah.

Baca Juga:  Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati

Bahwa sesuai Akta Perjanjian Pengoperan Hak Sewa Nomor 12 tanggal 03 November 2020 tersebut, seharusnya terdakwa menyerahkan objek sewa yaitu tanah seluas ± 500 m² beserta bangunan yang berdiri diatasnya secara permanen atau villa Kastermans tersebut seluruhnya kepada saksi Eddy Lamdjani adalah pada tanggal 04 Mei 2021.

Namun setelah tanggal 04 Mei 2021, terdakwa belum juga menyerahkan objek sewa tersebut kepada saksi Eddy Lamdjani. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Eddy Lamdjani mengalami kerugian sebesar Rp. 455.000.000 sehingga saksi Eddy Lamdjani melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Denpasar Selatan.(DN)

error: Content is protected !!